TVRINews, Maluku
Sejumlah tokoh adat bersama Saniri dari Kabupaten Buru menemui Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan serta kepentingan masyarakat adat di wilayah tersebut.
Audiensi berlangsung di ruang rapat lantai dua Kantor Gubernur Maluku, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Pertemuan digelar secara tertutup dan menjadi ruang komunikasi langsung antara pemerintah provinsi dengan perwakilan masyarakat adat Kabupaten Buru.
Dalam pertemuan itu, para tokoh adat dan Saniri menyampaikan sejumlah kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan di wilayah Kabupaten Buru. Mereka berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
Raja Negeri Kayeli, Fandy Azhari Wael, mengatakan masyarakat adat pada prinsipnya mendukung berbagai program pembangunan pemerintah, termasuk proyek strategis nasional yang berlangsung di Kabupaten Buru.
"Masyarakat adat pada prinsipnya mendukung berbagai program pembangunan pemerintah, termasuk proyek strategis nasional yang berlangsung di Kabupaten Buru," kata Raja Negeri Kayeli, Fandy Azhari Wael, Jumat, 28 Agustus 2026.
Namun, dukungan tersebut menurutnya perlu berjalan beriringan dengan penghargaan terhadap keberadaan serta hak-hak masyarakat adat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Raja Neniali Haris Bessy, Raja Tagalisa Hekmat Warhangan, perwakilan Raja Leisela, serta perangkat adat dan kepala soa.
Kehadiran para tokoh adat dan Saniri menjadi bagian dari upaya menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada pemerintah provinsi, sekaligus membuka ruang dialog terkait arah pembangunan di Kabupaten Buru.
Masyarakat adat berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan maupun program pembangunan yang konkret dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dinilai penting dalam mendorong pembangunan yang lebih merata, sekaligus memastikan nilai-nilai kearifan lokal dan keberadaan masyarakat adat tetap mendapat perhatian dalam proses pembangunan di Kabupaten Buru.
